Jaksa KPK mengatakan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menggunakan nomor luar negeri untuk menyamarkan jejak komunikasi dengan buron legenda Harun Masiku.
Usulan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun untuk IKN ditolak Banggar, berpotensi molornya pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif hingga 2028.
KPK tergelitik oleh pengakuan staf DPP PDIP, Kusnadi, yang menyebut perintah Hasto untuk 'menenggelamkan' dimaknai melarung pakaian, bukan terkait ponsel.