Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran akan berlanjut dalam penyusunan APBN 2026, fokus pada produktivitas dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi menyebut ada beberapa undang-undang khusus yang mengatur pemberian hak ajukan keberatan bagi pihak ketiga.
DPR RI akan panggil Kementerian BUMN dan PPA terkait utang Rp 786 miliar oleh Istaka Karya. Komisi VI berupaya menyelesaikan masalah vendor yang belum dibayar.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin mengatakan ada 63 titik sekolah rakyat yang mulai beroperasi pada Juli 2025.