Kemendagri larang bagi bansos dari APBD menjelang pilkada. Bansos dari Kementerian Keuangan tetap berjalan. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dalam konteks pengamanan ruang digital, Kementerian Komdigi berfokus pada penanganan konten negatif, termasuk misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian.
BSSN menilai keamanan Sirekap yang dimiliki KPU sudah oke untuk digunakan di Pilkada 2024. BSSN pun telah berkoordinasi dengan KPU dan melakukan monitoring.