Dari 1.222 rekomendasi hasil pemeriksaan, Kementerian Imipas mampu tuntaskan penyelesaian tindak lanjut hingga 92,16 persen, meski termasuk kementerian baru.
Ferdiansyah dari Fraksi Golkar MPR RI menyoroti potensi obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Dukungan regulasi dan SDM diperlukan.
Pansel membuka masukan dan kritik publik terkait seleksi calon anggota dewas, direksi BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan pasca ramai disebut tak transparan.
Mendagri Tito Karnavian mendorong DPRD untuk optimalkan fungsi legislasi dan pengawasan. Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja dan dukungan terhadap UMKM.