Pemerintahan sementara di Nepal terbentuk usai PM Sushila Karki menunjuk tiga menteri baru, dengan jejak rekam antikorupsi. Kabinet bertugas menggelar pemilu.
PT Adhi Karya melunasi Obligasi Berkelanjutan III sebesar Rp 1,28 triliun, memperkuat posisi keuangan dan komitmen tata kelola yang baik untuk investor.
Anggota Komisi II DPR minta program PTSL diperbanyak dan pelayanannya diperbaiki. PTSL dinilai bermanfaat, namun masih ada pungutan yang menyusahkan masyarakat.