Mendagri Tito menegaskan pemda harus efisiensi anggaran sebelum meminta tambahan dana. Pemerintah tidak akan langsung mengabulkan permintaan tambahan anggaran.
BGN telah menerima klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit dari Kejagung. BGN sedang memeriksa lebih dalam 5.355 SPPG diduga melakukan pelanggaran.
Komisi XIII DPR RI menyepakati dibentuknya panitia kerja (panja) pengawas pengelolaan Pusat Pengelola Komplek (PPK) Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran.