Bawaslu Klungkung menelusuri pembagian beras untuk paslon Pilgub Bali 2024, menilai tindakan tersebut sebagai politik uang. Investigasi masih berlangsung.
Tim Penyelamat PBB menggugat SK Menkumham terkait kepengurusan baru DPP PBB ke PTUN. Tim Penyelamat PBB meyakini SK yang diterbitkan oleh Menkumham tidak sah.