DPR menyetujui revisi UU TNI menjadi prolegnas prioritas. Menkum Supratman Andi Agtas memastikan TNI tidak akan memiliki kewenangan penegakan hukum nantinya.
Industri penerbangan sedang menjadi primadona pembahasan di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, khususnya Kementerian Perhubungan