Fraksi PKB DPR RI dorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ini dianggap lebih demokratis dan mengurangi praktik politik uang. PKB konsisten sejak 2019.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan RKUHAP tak mengatur soal penyadapan. Habiburokhman menyebut penyadapan diatur melalui undang-undang khusus.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu nasional dipisah dengan pemilu daerah atau lokal. Keputusan ini membuat pilkada berpotensi digelar pada 2031.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina, menolak revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR.