.webp)
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendorong proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Mekanisme pemilihan seperti itu, dinilai lebih tepat di tengah kondisi demokrasi saat ini.
Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin usai kunjungan kerja bersama Pemkot Malang, Jumat (22/8/2025).
Khozin mengatakan, PKB sejak Pemilu 2019 hingga 2024 konsisten mengusulkan agar kepala daerah dipilih DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Khozin, sejumlah partai lain juga memiliki pandangan yang sama dengan PKB. Meskipun keputusan resmi masih menunggu pembahasan revisi Undang-undang terkait paket politik.
"Yang pasti 2026 harusnya sudah mulai berjalan. Saat ini tahapan pembahasan seperti RPU, RDP, hingga FGD kepemiluan sudah berjalan. Resminya Insyaallah 2026," ungkap Khozin kepada wartawan di Balai Kota Malang, Jumat.
Khozin menilai, demokrasi bisa berbentuk langsung (direct) maupun tidak langsung (indirect). Mekanisme pemilihan oleh DPRD tetap dianggap demokratis karena anggota dewan merupakan representasi masyarakat.
"Jangan salah, mereka itu dipilih masyarakat. Jadi suara rakyat tetap ada di dalamnya. Pemerintah wajib mencari jalan dengan mafsadat paling kecil untuk kemaslahatan yang lebih besar," ujarnya.
Khozin juga menyinggung kondisi demokrasi pascareformasi, khususnya dalam dua pemilu terakhir yang menurutnya sarat dengan praktik money politic, food buying, hingga polarisasi masyarakat. Hal tersebut dinilai menimbulkan dampak sosial dan politik yang berkepanjangan.
"Pascareformasi kita sudah enam kali pemilu. Tapi brutalitas paling parah justru di dua pemilu terakhir. Banyak kepala daerah dipilih bukan karena kapasitas, tetapi karena isi tas. Polarisasi politik juga luar biasa, butuh waktu lama untuk kembali merekatkan masyarakat," jelasnya.
Dengan dasar tersebut, PKB menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih rasional dan sehat bagi demokrasi Indonesia. Selain mengurangi praktik politik uang, mekanisme ini diharapkan dapat memastikan kepala daerah terpilih memiliki kapasitas, kualitas, serta kapabilitas yang layak.
"Kami di internal PKB sudah bulat, mengusulkan bupati, wali kota, dan gubernur dipilih oleh DPRD. Dasarnya bukan hanya kajian yuridis, tapi juga empiris. Kalau partai lain silakan dicek, tapi mayoritas arahnya ke sana," pungkasnya.
(mua/hil)
