detikNews

4 dari ABG yang Diculik di Depok Ditemukan di Pasar Kramat Jati

Pihak kepolisian pun memastikan seluruh remaja saat ini sudah ditemukan.

Selasa, 30 Jun 2020 13:42 WIB

detikNews

Epidemiolog: Semua Varian Baru Covid-19 Ada di Jakarta

Epidemiolog UI menyebutkan seluruh varian baru Covid-19 sudah ditemukan di DKI Jakarta. Ada 10 varian baru virus yang berasal dari sejumlah negara.

Minggu, 27 Jun 2021 11:21 WIB

detikNews

PPP 'Serang' Stafsus Jokowi Soal RUU Cipta Kerja Salah Ketik

Fraksi PPP menilai pernyataan soal Pasal 170 RUU Cipta Kerja salah konsep menunjukkan komunikasi internal pemerintah tidak profesional.

Jumat, 21 Feb 2020 12:25 WIB

detikNews

Tak Komentari Salah Ketik Omnibus Law, Jokowi Tepis PP Bisa Batalkan UU

Jokowi menegaskan tidak UU bisa diubah dengan PP. Jokowi tidak mengomentari penyataan Menko Polhukam soal ada kesalahan ketik di RUU Cipta Kerja.

Kamis, 20 Feb 2020 12:01 WIB

detikHealth

Epidemiolog Pertanyakan Motif Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Berbayar

Epidemiolog mempertanyakan alasan pemerintah melangsungkan program vaksinasi COVID-19 berbayar alih-alih melakukan inovasi baru untuk mempercepat vaksinasi.

Selasa, 13 Jul 2021 15:24 WIB

detikFinance

Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Dimulai Lagi

Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan yang sempat ditunda pembahasannya akan kembali dilanjutkan pembahasannya.

Kamis, 24 Sep 2020 11:18 WIB

detikNews

Laporan 'FPI Preman' Ditolak, Ini Daftar Kasus Pelaporan Ade Armando Lainnya

Dosen UI Ade Armando dilaporkan oleh FPI atas ucapan 'FPI Preman'. Polisi telah menolak laporan itu. Berikut daftar pelaporan kasus terhadap Ade Armando.

Selasa, 11 Feb 2020 11:58 WIB

detikNews

Tegakkan Etik Anggota, MPR Wacanakan Bentuk Badan Kehormatan Majelis

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan pihaknya tengah mewacanakan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM).

Kamis, 27 Agu 2020 11:20 WIB

detikNews

Debat Hikmahanto Vs Gayus Soal Pencabutan Kewarganegaraan WNI Anggota ISIS

Hikmahanto menilai pencabutan status kewarganegaraan WNI pengikut ISIS cukup lewat SK Menteri. Adapun Gayus Lumbuun menilai hal itu dilakukan lewat pengadilan.

Selasa, 18 Feb 2020 16:09 WIB

detikNews

Demokrat soal 'PP Bisa Ubah UU': Lucu, Kok Bisa Salah Ketik

Demokrat merasa lucu karena ada pernyataan 'salah ketik' dalam Omnibus Law dari Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Selasa, 18 Feb 2020 12:38 WIB