Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menolak reaktivasi SPP di SMA/SMK. Ia menegaskan pendidikan gratis adalah tanggung jawab pemerintah, bukan masyarakat.
Pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran melalui transfer ke daerah (TKD) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot Bima) pada 2026.
Menteri Sosial menegaskan perubahan desil di DTSEN tidak otomatis mencoret penerima bansos. Proses pemutakhiran data bersifat dinamis dan melibatkan masyarakat.