Usulan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun untuk IKN ditolak Banggar, berpotensi molornya pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif hingga 2028.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan Kepala BP BUMN akan ditunjuk Presiden Prabowo. Perubahan status Kementerian BUMN jadi Badan disahkan DPR.