Revisi KUHAP resmi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang setelah pembahasan. KUHAP baru diharapkan menjadi fondasi hukum yang berkeadilan dan partisipatif.
Komisi III DPR RI apresiasi Polda Metro Jaya atas penanganan unjuk rasa 25 Agustus. Penanganan dinilai tepat dan terukur serta menjaga kebebasan berpendapat.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa minta sapaan 'yang terhormat' dihapus dalam rapat di Aceh untuk efisiensi. Pakar komunikasi menilai sapaan itu terlalu panjang.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta Mendagri Tito Karnavian memutuskan nasib kayu-kayu gelondongan yang menumpuk di sejumlah daerah terdampak bencana.