Pemerintah dan Baleg DPR berselisih pendapat mengenai waktu berlaku RUU PPRT setelah jadi UU. DPR meminta paling lama berlaku 1 tahun setelah ditetapkan.
Baleg DPR menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi usul inisiatif DPR. RUU tersebut akan dibawa ke paripurna untuk jadi usul inisiatif DPR.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan RUU Satu Data untuk optimalkan pemanfaatan data nasional. RUU ini bertujuan mendukung perencanaan pembangunan yang tepat.
Baleg DPR dan pemerintah sepakat membahas RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia. RUU ini dianggap memenuhi syarat keadaan tertentu untuk Prolegnas 2026.