Mabes TNI mengonfirmasi komunikasi dengan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, terkait permintaan maaf atas kesalahpahaman. Tidak ada proses hukum lebih lanjut.
Sejumlah warga kembali mengajukan gugatan terkait UU TNI yang pada intinya meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi prajurit TNI pada jabatan sipil.
Surat Pam Swakarsa dari pihak TNI yang diterima salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) beredar di medsos. TNI memberi penjelasan terkait surat tersebut.
Dansatsiber TNI, Brigjen JO Sembiring, mengklaim menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi.
TNI diduga mengkriminalisasi kreator konten Ferry Irwandi, memicu kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai ini ancaman demokrasi dan penegakan hukum