Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Dinilai Berisiko, MUI Sampaikan Hal Ini

Daftar Isi

6 Poin Tausiyah MUI untuk Pemerintah RI

Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait rencana pengiriman ribuan personel TNI untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. MUI menilai langkah tersebut menyimpan risiko besar, baik secara politik maupun moral, bagi posisi Indonesia di mata dunia.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, mewanti-wanti agar Indonesia tidak terjebak dalam agenda hegemonik Amerika Serikat (AS) dan Israel. Terutama jika pengiriman pasukan tersebut tidak berada di bawah mandat resmi Dewan Keamanan PBB.

"Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina," beber Prof Sudarnoto, dikutip dari laman MUI, Rabu (11/2/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sudarnoto menjelaskan bahwa misi dalam kerangka ISF biasanya berada di bawah kendali negara-negara besar dan cenderung fokus pada stabilisasi pascakonflik yang bersifat sepihak. Ia khawatir fokus misi tersebut justru pada demiliterisasi Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas, yang dianggap bukan solusi adil bagi kemerdekaan Palestina.

"Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini," tuturnya.

Ia menambahkan, jika kerangka misi ini tidak diperjelas, Indonesia berisiko terlibat konfrontasi langsung dengan kelompok pejuang Palestina seperti Hamas. Hal ini dinilai bakal menghancurkan reputasi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pembela setia Palestina.

"Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi Indonesia akan jatuh," cetusnya.

6 Poin Tausiyah MUI untuk Pemerintah RI

MUI berharap pemerintah mempertimbangkan ulang secara matang rencana pengiriman 8.000 TNI ke Gaza. Agar misi kemanusiaan yang diniatkan tidak justru berbalik merugikan perjuangan bangsa Palestina.

Sebagai bentuk sikap resmi, MUI telah mengeluarkan Surat Edaran bertanggal 3 Februari 2026 yang berisi tausiyah merespons bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Ada enam poin krusial yang ditegaskan MUI kepada pemerintah:

Meminta BoP mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Pemerintah RI harus menjamin keterlibatan di BoP tidak menjadi alat untuk melanggengkan penjajahan Israel atau kejahatan perang.
Prinsip solusi dua negara harus menjadi subjek dan tujuan utama Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
Pemerintah harus tegas memperjuangkan keterwakilan pihak Palestina di dalam Board of Peace.
Mengingatkan agar pasukan TNI tidak dijadikan alat untuk melumpuhkan perjuangan Hamas atau kelompok pro-Palestina lainnya demi keuntungan Israel.
Pemerintah wajib konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dan komitmen kemerdekaan Palestina.