Bamsoet menegaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN Indonesia merupakan landasan hukum yang penting bagi pengembangan sektor ekonomi di Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas lagi revisi Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam rapat tertutup pada Senin (14/7/2025) malam.
Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut PKB akan menyoroti upaya-upaya pencegahan terhadap potensi transaksi jual beli suara di revisi UU Pemilu.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas revisi UU Haji. Pembahasan DIM telah selesai dan akan dilanjutkan ke tahap tim perumus.
Wakil Ketua Umum KADIN, Bambang Soesatyo, dorong revisi UU KADIN untuk adaptasi ekonomi digital. KADIN perlu peran strategis dalam pengambilan kebijakan.