Rapat Panja DPR RI menunjukkan perbedaan pandangan dengan MK terkait syarat usia dan dukungan partai untuk calon kepala daerah. Apakah putusan bisa dibatalkan?
DPR menunda rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun meminta DPR tidak hanya menunda, namun harus mematuhi putusan MK.
DPR RI menunda rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada. Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) mengaku tak kaget dengan penundaan tersebut.