Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tarif sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) masih perlu dibahas bersama pemerintah pusat.
Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan electronic road pricing alias jalan berbayar di 25 ruang jalan. Rencanya itu pun dikritik oleh Anggota Dewan DKI Jakarta.