Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan dan sembako. Rencana ini mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, rencana pemberian pajak tersebut perlu ditinjau ulang karena bisa memperluas ketimpangan di masyarakat.