Politisi PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta kepada penyelenggara pilkada hingga aparat harus bisa bersifat netral.
Pemkot Makassar akan memutus kontrak 3.600 tenaga honorer berdasarkan regulasi pusat. Kebijakan ini sempat menuai kritik dari DPRD terkait dampak sosialnya.