detikHikmah
Haji Reguler vs Furoda: Mana yang Lebih Untung di 2025?
Tahun 2025, haji reguler lebih menguntungkan. Karena Pemerintah Saudi tidak mengeluarkan visa furoda.
Senin, 02 Jun 2025 12:30 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Ahok Ungkap Alasan Megawati Tak Pilih Dirinya Bertarung di Pilgub Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap alasan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak menunjuk dirinya maju dalam Pilkada Jakarta.
Sabtu, 05 Okt 2024 21:02 WIB
detikJogja
Ahok Ungkap Alasan Tak Dipilih Megawati untuk Maju di Pilgub Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap alasan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak menunjuk Ahok dan lebih memilih Pramono untuk maju Pilgub.
Sabtu, 05 Okt 2024 21:24 WIB
detikNews
AMPI Akan Cabut Laporan Polisi Soal Akun Medsos Diduga Hina Bahlil
Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan pihaknya akan mencabut laporan di polisi terhadap akun medsos yang telah menghina Ketum Golkar Bahlil Lahadalia.
Sabtu, 25 Okt 2025 16:42 WIB
detikSulsel
Danny Terima Rekomendasi PKB untuk Pilgub Sulsel, Dipasangkan dengan Azhar
Danny Pomanto resmi menerima rekomendasi PKB untuk maju di Pilgub Sulsel 2024 bersama Azhar Arsyad.
Kamis, 01 Agu 2024 12:05 WIB
detikNews
Hadiri Acara Gerindra, Cak Imin: Pasti SK Kepengurusan PKB Sudah Terbit
Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut SK dari Kemenkumham terkait kepengurusan baru PKB telah terbit.
Minggu, 01 Sep 2024 00:05 WIB
detikSumut
Kadispar yang Foto Mesra dengan Bupati Nias Barat Terancam Nonjob
Kadispar Nias Barat, April Imelda, terancam sanksi nonjob setelah foto mesranya dengan Bupati nonaktif viral. Pemkab akan klarifikasi keaslian foto.
Sabtu, 05 Okt 2024 23:00 WIB
detikBali
Sebanyak 40 Anggota DPRD Kota Mataram Dilantik, 27 Dewan Wajah Lama
Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Mataram periode 2024-2029 resmi dilantik, hari ini. Para wakil rakyat yang dilantik tersebut didominasi wajah lama atau incumbent.
Selasa, 06 Agu 2024 11:20 WIB
detikNews
PKS Setuju Wacana Omnibus Usai PT 20% Dihapus: Pintu Reformasi Politik
PKS setuju rencana penggabungan undang-undang (UU) yang berkaitan seperti UU Pemilu dan UU Pilkada usai presidential threshold 20% dihapus MK.
Selasa, 14 Jan 2025 08:30 WIB
detikNews
PD Setuju Omnibus Law Politik: Jadi Tak Dibahas Sendiri-sendiri
Muncul opsi membahas paket UU (omnibus law) usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold (PT) 20%. Demokrat mendukung langkah tersebut.
Selasa, 14 Jan 2025 07:58 WIB