Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sebut ada potensi penyesuaian iuran BPJS di tahun 2026. DPR menilai penyesuaian tarif baru sudah tak bisa dihindari.
"Tapi kita melakukan evaluasi karena kita punya kewenangan atas fit and proper test atau uji kelayakan kita bisa meloloskan calon itu," kata Bob Hasan.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pembahasan revisi undang-undang (RUU) terkait pemilu sebaiknya dibahas pada awal periode.