PHRI DIY menilai dengan diterapkannya kebijakan moratorium, homstay dan penginapan akan menjamur di Kota Jogja. Karena itu, PHRI meminta agar ada penertiban.
Menko Hadi menjelaskan data NPWP tidak dalam cakupan di PDNS 2 Surabaya. Dia menduga data-data itu diperoleh dari sejumlah lembaga di tingkat kota/kabupaten.