Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung KPK mengusut korupsi kuota haji. Ia berharap KPK berani tetapi juga adil supaya tak terjadi fitnah di luar sana.
DPR dan Pemerintah setujui Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian lewat revisi UU haji dan umrah. Wekil Kepada BP Haji siap jalankan perintah UU.
Aktivis dan influencer menyerahkan tuntutan '17+8' ke DPR RI, meminta penyelesaian hingga 5 September 2025. Tuntutan mencakup reformasi dan transparansi.