Kementerian Dalam Negeri membantah soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dipicu efisiensi anggaran pusat.
Pemkab Pandeglang mengakui belum optimal melakukan penarikan pajak dari sektor parkiran. Kepala Bapenda Pandeglang menyebut ada area parkir dikuasi preman.
Pemkot Pekanbaru dukung penghapusan BPHTB untuk MBR, mendukung program 3 juta rumah per tahun. Kebijakan ini memudahkan akses hunian bagi rakyat kecil.