Presiden Korsel Yoon Suk Yeol diselidiki atas dugaan "pemberontakan" setelah menerapkan darurat militer. Jika dinyatakan bersalah, Yoon terancam hukuman mati.
Status darurat militer diumumkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Usaha Presiden Yoon terkait darurat militer itu ditolak oleh Majelis Nasional (Korsel).
Parlemen Korsel gelar rapat darurat seusai Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer. Parlemen pun sepakat menolak status darurat militer.
Parlemen Korsel menolak keputusan darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol. Parlemen meminta keputusan darurat militer tersebut dibatalkan.