Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari menilai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentangan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah tidak relevan dan perlu direvisi.
Anggota KPU RI 2012-2017, Hadar Nafis Gumay berharap MK tidak mengabulkan permohonan pemilu sistem proporsional tertutup karena bisa merusak tatanan pemilu.
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengkritik PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemilu Legislatif 2024. Simak kritik mereka, selengkapnya.
Dua pendekatan sistem terbuka & tertutup tidak akan ketemu satu sama lain. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan bergantung dari perspektif yang digunakan.