Jusuf Kalla memberikan masukan dalam revisi UU Aceh, menekankan bahwa masalah di Tanah Rencong disebabkan ketidakadilan ekonomi, bukan masalah syariah.
Undang-Undang Kepariwisataan disahkan, menandai era baru pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Fokus pada pembangunan berkualitas berbasis masyarakat lokal.
Komisi VI DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lanjut ke pembahasan Tahap II dan disetujui dalam Sidang Paripurna.