Aktivis dan influencer menyerahkan tuntutan '17+8' ke DPR RI, meminta penyelesaian hingga 5 September 2025. Tuntutan mencakup reformasi dan transparansi.
Tunjangan DPRD Banyumas jadi perbincangan karena dinilai terlalu besar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto turut menyoroti nilai tunjangan anggota dewan ini.