Koalisi Masyarakat Sipil menilai rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme mengancam kehidupan HAM di Indonesia.

Partai Demokrat (PD) menilai Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 berpotensi melanggar konstitusi. Kenapa?