Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji menyarankan, agar Sekda Dida segera mengajukan cuti atau mundur dari jabatannya untuk maju di Pilkada 2024.
BPH Migas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Barat Daya dalam upaya pengendalian dan pengawasan BBM Subsidi.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani, mengatakan pihaknya akan memanggil KPU terkait PKPU Pilkada. Dia meminta KPU konsultasi PKPU secara langsung.