"Apakah menangkapi koruptor itu tidak punya wawasan kebangsaan? Apakah mengembalikan kerugian negara triliunan itu tidak dianggap sebagai jasa," kata Giri.
Kalau memang menganggap isu pemberhentian pegawai KPK yang tak lolos TWK itu penting, harusnya Presiden Jokowi berani menerbitkan Perppu "Menyelamatkan KPK".
Novel Baswedan dkk diperiksa Komnas HAM terkait laporan polemik TWK KPK sebagai syarat jadi ASN. Komnas HAM dalami substansi dan aturan yang dipakai dalam TWK.
KPK minta permohonan praperadilan yang diajukan RJ Lino dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane di PT Pelindo II ditolak hakim.
Belakangan sejumlah pegawai KPK disibukkan dengan hasil tes wawasan kebangsaan sebagai konsekuensi dari peralihan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).