Pemungutan suara ulang membebani daerah karena memerlukan biaya tambahan. Selain itu memperburuk kepercayaan publik dan memperpanjang ketidakpastian politik.
Partai Demokrat menanggapi masa jabatan ketua umum partai politik yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demokrat menilai gugatan itu tidak nyambung.
Bagja mengatakan pihaknya akan merekomendasikan putusan persidangan atau konfirmasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai kasus tersebut ke DKPP.