Direktur BTN Nixon mengungkapkan 38 ribu rumah subsidi belum memiliki sertifikat. BTN berupaya menyelesaikan masalah ini dengan berbagai langkah perbaikan.
BPKN RI kritik rencana pemerintah ambil alih tanah terlantar, sebut berpotensi langgar hak konstitusi. Mufti Mubarok minta kebijakan ini dikaji kembali.