detikNews
Jalan Terjal Restorasi Pemilu
Tulisan ini membahas tantangan pemilu di Indonesia, termasuk integritas penyelenggara, transparansi, dan akuntabilitas hukum.
Rabu, 05 Nov 2025 18:45 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Menteri P2MI Bertemu Kepala BP BUMN Bahas Peningkatan Kualitas PMI
Menteri P2MI Mukhtarudin bertemu BP BUMN untuk tingkatkan kualitas pekerja migran. Fokus pada pendidikan vokasi dan pemberdayaan migran purna.
Selasa, 04 Nov 2025 14:01 WIB
detikJatim
Terima Gratifikasi Rp 4,5 M, Eks Bupati Situbondo Divonis 6,5 Tahun Bui
Mantan Bupati Situbondo, Karna Suwandi divonis 6 tahun 6 bulan penjara. Ia terbukti menerima uang gratifikasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sabtu, 01 Nov 2025 11:46 WIB
detikPop
7 Pencipta Lagu Resmi Gugat LMKN ke MA
Tujuh pencipta lagu menggugat LMKN ke Mahkamah Agung untuk uji materiil terkait PP 56 dan PERMENKUM 27 demi keberlangsungan musik Indonesia.
Kamis, 30 Okt 2025 10:47 WIB
detikNews
Ida Budhiati Soroti Persepsi Negatif ke KPK, Mau Ubah Pemeriksaan Kode Etik
Komisi III DPR melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) KPK.
Selasa, 19 Nov 2024 09:58 WIB
detikPop
LMKN Klaim Sistem Baru Paling Transparan di Asia, Musisi: Buktiin Dulu!
LMKN luncurkan sistem pembayaran royalti digital, Inspiration. Respons musisi bervariasi, dari dukungan hingga skeptisisme terkait transparansi dan izin.
Sabtu, 01 Nov 2025 20:01 WIB
3 Foto
Ubah UU KPK untuk Perkuat Berantas Korupsi
Senin, 16 Apr 2012 17:35 WIB
detikNews
Pakar Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan: Jangan Ada Kewenangan Menumpuk di 1 Lembaga
FH UB dan Koalisi Masyarakat Sipil memberikan kritik tajam terkait RUU TNI, Polri, hingga Kejaksaan. RUU itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Sabtu, 15 Mar 2025 19:05 WIB
detikNews
KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Pengadaan Minyak Mentah Petral 2009-2015
KPK menyelidiki dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada 2009-2015. Kasus ini terkait suap pengadaan katalis yang menetapkan 3 tersangka.
Senin, 03 Nov 2025 18:23 WIB
detikNews
Komisi II DPR Kaji RUU Adminduk: 1 NIK untuk Banyak Keperluan
Komisi II DPR akan merevisi UU Administrasi Kependudukan untuk membentuk Single ID Number. NIK akan digunakan untuk berbagai keperluan publik di Indonesia.
Rabu, 29 Okt 2025 15:05 WIB
detikNews
Pemerintah Kebut Revisi UU BUMN: Kalau Bisa Selesai Sebelum Reses
Pemerintah dan DPR RI akan memulai pembahasan revisi UU BUMN yang mengatur perubahan BUMN menjadi badan. Revisi ditargetkan selesai pekan ini.
Selasa, 23 Sep 2025 16:01 WIB