Kemenkeu memantau pengelolaan APBN 2025 dan persiapan APBN 2026. Wamenkeu menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang baik untuk pertumbuhan ekonomi.
Belanja pegawai Kota Sukabumi mencapai 49% dari APBD, memicu alarm. Wali Kota terapkan moratorium ASN untuk menyeimbangkan anggaran dan kualitas pelayanan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah kenaikan dana reses anggota DPR 2024-2029. Dasco menegaskan ada penyesuaian indeks dan titik kegiatan reses.
Ditjen Imigrasi menyederhanakan klasifikasi visa Indonesia dari 133 menjadi 110 indeks. Kebijakan ini bertujuan untuk optimalkan pelayanan keimigrasian.
Prasetyo Hadi mengingatkan kementerian untuk perbaiki pola belanja negara demi efisiensi anggaran. Ia juga menekankan sinkronisasi kebijakan antarkementerian.