Muncul opsi membahas paket UU (omnibus law) usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold (PT) 20%. Demokrat mendukung langkah tersebut.
KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil kajian terkait tata kelola partai politik. KPK mengatakan proses kajian itu telah melibatkan partai politik.
Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden, memungkinkan semua partai mengusulkan calon. Ini langkah untuk melindungi hak konstitusional.
Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN. Prabowo juga menargetkan IKN jadi Ibu Kota Politik tahun 2028 mendatang.