Sopir ojek dan taksi online di Bali menolak aturan wajib KTP. Mereka mengancam untuk gugat pemerintah terkait Pergub Nomor 40/2019 yang dianggap diskriminatif.
Apakah kita siap menyambut pembaruan ini secara utuh, atau justru akan terjebak dalam transisi yang menambah kerumitan demokrasi kita yang belum matang?