Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah tetap ingin gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih melalui pilkada. Fraksi PKS DPR RI setuju dengan Tito.
RUU DKJ kini jadi sorotan usai disetujui jadi RUU inisiatif DPR. RUU DKJ itu menuai pro-kontra lantaran mengatur gubernur Jakarta yang akan ditunjuk Presiden.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku belum membaca draf Rencana Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk Presiden sebagaimana tertera dalam RUU DKJ.
Ganjar Pranowo menanggapi soal aturan gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden sebagaimana Pasal 10 Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).