Brussel memberlakukan sanksi terhadap 22 pejabat Myanmar serta perusahaan minyak dan gas milik negara yang menjadi sumber utama pendanaan bagi junta militer.
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dirombak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.