Anggota Komisi II DPR meminta daerah tidak mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Mendagri memberikan jawaban beda anggaran daerah.
Maruli Siahaan menegaskan masyarakat tidak berhak menutup PT Toba Pulp Lestari tanpa bukti hukum. Ia mendukung proses perizinan yang dilalui perusahaan.
Evita Nursanty menegaskan RUU P2MI sangat diperlukan untuk menangani permasalahan pekerja migran. Ia ingin revisi ini memperketat regulasi-sanksi bagi agen TKI.
BPJS Ketenagakerjaan bakal mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi eks pegawai PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dilakukan secara bertahap mulai besok.
DPR apresiasi efisiensi anggaran IKN 2025 sebesar Rp5,04 triliun. Anggota DPR, Bambang Haryo, minta evaluasi aksesibilitas dan biaya transportasi ke IKN.