Perppu seolah dijadikan instrumen bagi Presiden untuk tetap menjalankan aturan sesuai dengan politik hukumnya meskipun telah dinyatakan berbeda oleh MK.
Rencana pemerintah membangun kereta gantung sepanjang 10 km di kaki gunung Rinjani mendapat penolakan dari WALHI NTB. Pihak taman nasional juga tak dilibatkan.