Era Jokowi diwarnai oleh polarisasi politik yang tajam, dengan media sosial memperparah perpecahan. Tanda demokrasi yang berkembang atau kekuasaan absolut?
Baleg DPR RI menyepakati revisi hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ menjadi usul inisiatif DPR.
Presiden Prabowo tak akan mengkaji ulang capim KPK dan calon Dewas KPK yang sudah diajukan Jokowi ke DPR. Keputusan itu disebut sebagai jalan tengah pemerintah.
Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) periode 2019-2024, Indra Sukmono Arharrys didakwa merugikan keuangan negara Rp 224,69 miliar.
Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan revisi UU Pilkada batal. Dengan batalnya revisi UU ini, Pilkada 2024 digelar menggunakan aturan sesuai putusan MK.