Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN. Prabowo juga menargetkan IKN jadi Ibu Kota Politik tahun 2028 mendatang.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima akan evaluasi ketentuan IKN Nusantara pascaputusan MK. Fokus pada kepastian hukum dan investasi yang berkelanjutan.
Kementerian ESDM menanggapi dugaan tambang ilegal di IKN Nusantara. Koordinasi dengan Polri dilakukan untuk penindakan dan perbaikan tata kelola pertambangan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pembagian tanah gratis untuk kedutaan negara sahabat, berdasarkan prinsip resiprokal, bukan untuk investor.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkap sejumlah aktivitas ilegal di sekitar kawasan ibu kota baru.