Pemprov DKI belum berencana menggelar operasi yustisi guna menjaring pendatang baru. Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi mengatakan pihaknya mengutamakan pembinaan.
Menteri PAN-RB menyebut terdapat sekitar 27 ribu aplikasi layanan pemerintah tersebar di seluruh Kementerian. Jokowi meminta pembuatan aplikasi baru disetop.