Aliansi mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk menegakkan supremasi sipil melalui tuntutan 17+8. TNI pun berkomitmen menghormati aspirasi tersebut.
BEM SI Kerakyatan dan Cipayung Plus audiensi dengan Mensesneg dan Mendikti, menyampaikan aspirasi investigasi dugaan makar dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Hak angket DPR dimungkinkan tidak lebih hanya akan menjadi salah satu pertimbangan hukum bagi para Hakim MK dalam menjatuhkan putusan sengketa hasil pemilu.