detikNews

Panja Bahas 1.676 DIM RKUHAP dalam 2 Hari, Waka DPR: Sudah Lama Dibahas

Saan mengatakan jika pembahasan RUU KUHAP sudah dilakukan sejak lama.

Jumat, 11 Jul 2025 05:04 WIB

detikNews

RUU KUHAP Sertakan Pasal Baru soal Penyitaan Alat Bukti, Apa Isinya?

Panja RUU KUHAP sepakat menambah beberapa pasal baru dalam penyitaan alat bukti. Penyitaan harus dilakukan dengan izin dari pengadilan.

Kamis, 10 Jul 2025 20:47 WIB

detikNews

RUU KUHAP Atur Pencegahan Tersangka ke Luar Negeri Maksimal 6 Bulan

Panja RUU KUHAP sepakat untuk mengatur terkait pencekalan ke luar negeri. Pencekalan tersangka paling lama dilakukan 6 bulan.

Kamis, 10 Jul 2025 20:10 WIB

detikNews

Panja Komisi III DPR-Pemerintah Selesai Bahas 1.676 DIM RUU KUHAP dalam 2 Hari

Panja telah selesai membahas DIM RUU KUHAP bersama pemerintah. Total terdapat 1.676 DIM telah selesai dibahas selama dua hari.

Kamis, 10 Jul 2025 19:26 WIB

detikNews

RKUHAP Hapus Aturan MA Tak Boleh Jatuhkan Putusan Lebih Berat dari Sebelumnya

Panja RUU KUHAP menyepakati pasal mengenai MA tak boleh menjatuhkan pidana lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama dan banding untuk dihapus.

Kamis, 10 Jul 2025 18:28 WIB

detikNews

RUU KUHAP Atur Pemulihan Hak Tersangka Maksimal 3 Hari Usai Praperadilan

RUU KUHAP mengatur pemulihan hak tersangka maksimal tiga hari setelah putusan praperadilan. Panja dan pemerintah menyepakati aturan itu.

Kamis, 10 Jul 2025 17:10 WIB

detikNews

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati Hak Impunitas Advokat di RKUHAP

Panja RKUHAP sepakat mengatur hak impunitas advokat. Advokat tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas profesinya.

Kamis, 10 Jul 2025 15:43 WIB

detikNews

Panja RKUHAP Sepakati Negara Bayar Kompensasi Korban Jika Pelaku Tak Mampu

Panitia kerja (panja) penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepakat mengatur kompensasi bagi korban.

Kamis, 10 Jul 2025 14:56 WIB

detikNews

DPR dan Pemerintah Sepakat RKUHAP Atur Pengakuan Bersalah-Penundaan Tuntutan

Panitia kerja (panja) Komisi III DPR dan pemerintah sepakat mengatur pengakuan bersalah dan perjanjian penundaan penuntutan dalam revisi KUHAP.

Kamis, 10 Jul 2025 14:28 WIB

detikNews

Panja Revisi KUHAP Tolak Usulan Saksi Dilarang ke Luar Negeri

Pemerintah mengusulkan, selain tersangka, saksi juga dilarang untuk keluar wilayah Indonesia selama proses pengusutan suatu kasus.

Kamis, 10 Jul 2025 00:07 WIB