Artikel ini membahas sejarah pembubaran DPR di Indonesia, termasuk masa Sukarno dan Gus Dur, serta ketentuan konstitusi yang mengatur pembubaran DPR saat ini.
Rieke Diah Pitaloka merespons gelombang demo terkait gaji DPR. Ia siap jika gaji dipangkas, mengajak anggota dewan untuk lebih responsif terhadap kritik publik.
Prilly Latuconsina dan Omara Esteghlal kritik kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal, menyoroti ketidakpedulian wakil rakyat terhadap masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ibas, minta maaf terkait isu tunjangan DPR. Ia siap evaluasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk situasi yang lebih baik.